Situs Dosen STKIP Siliwangi Bandung - Hendra Husnussalam, S.S. M.Hum

Artikel Umum

TRANSFORMASI PERGURUAN TINGGI

Dipublikasikan pada : 18 Juli 2014. Kategori : .

Ketika DIKTI mengeluarkan UU tentang transformasi perguruan tinggi, kitapun terdiam sesaat dan merenung; ada apa di balik ini semua? Apakah ini perubahan menuju arah yang lebih baik? Bagaimana dengan orang – orang yang ingin mempertahankan status quo, kaum yang selalu ingin PW (posisi wenak)? Apakah ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja perguruan tinggi? Apakah pula berarti bahwa selama ini kinerja perguruan tinggi di Indonesia begitu lembek? Demikian mungkin di antara sekelumit pertanyaan yang hadir di benak kita tatkala disahkannya UU transformasi ini.

Dengan disahkannya UU tersebut, otomatis pilihannya ada dua, yaitu:

1. Menjadi BLU yang otonominya menjadi lebih dibatasi, atau

2. Menjadi PTN Badan Hukum yang memiliki otonomi lebih luas.

Ini tidak hanya sekedar opsi, tetapi ada makna ideologis di dalamnya. Tidak ada privatisasi terhadap PTN berbadan hukum dan PTN BLU, namun keduanya diarahkan kepada korporasi non-profit (corporatization). Persoalan seputar ideologis yang sering muncul ke permukaan adalah kebijakan tentang korporasi yang dinilai sangat tidak berpihak kepada rakyat miskin. Yang pasti, dengan adanya UU ini, biaya pendidikan di perguruan tinggi akan lebih tinggi daripada sebelumnya yang pada akhirnya dikhawatirkan tidak dapat lagi dijangkau masyarakat kelas menengah ke bawah. Pemerataan pendidikan, yang menjadi salah satu tujuan mulia dalam Undang – Undang 1945, pun sepertinya akan selalu tetap menjadi lamunan. Namun, lebih penting adalah bahwa kebijakan ini perlu dijelaskan dengan tegas dalam Statuta; bahwa, secara ideologis, PTN badan hukum dan PTN BLU masih mengacu kepada Pancasila dan UUD 1945, khususnya dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, PTN badan hukum dan PTN BLU masih harus terus mengawasi dan memperhatikan pemerataan dalam penerimaan mahasiswa.

Indonesia memiliki jumlah PTN yang sangat banyak dan semuanya tidak mungkin dijadikan PTN badan hukum. Di antara PTN berbadan hukum adalah UPI, ITB, IPB, UGM, dan UNAIR yang sangat membutuhkan PP untuk statutanya. Bagi PTN yang BLU, perlu ada sebuah transformasi dari lembaga birokrasi menjadi lembaga pelayanan pendidikan yang memiliki fleksibilitas keuangan namun tetap bersifat nir-laba. UU Pendidikan tinggi mendorong lembaga perguruan tinggi untuk menjadi lebih akuntabel, efisien, fleksibel, memiliki kemampuan mengatur finansial namun tetap berhak mendapatkan subsidi dari pemerintah. Jadi, dalam transformasi kedua bentuk PT ini, tidak ada kebijakan privatisasi atau sikap lepas tangan dari pemerintah. Di sinilah justru tantangannya. Kita akan lihat sampai sejauh mana kemampuan pimpinan perguruan tinggi untuk melakukan transformasi berdasarkan UU PT.

Transformasi menjadi PTN badan hukum adalah hal yang paling sulit untuk dilakukan. Konsep otonomi luas yang dijelaskan dalam UU PT memerlukan konsekuensi serius. Tata kelola universitas harus jelas. Peran Senat, Akademik, Rektorat, Majelis/Dewan Guru Besar, dan perangkat lainnya harus bisa teridentifikasi dengan jelas pula. Intinya, pihak universitas harus melakukan reformasi, dalam hal ini perbaikan ke arah yang lebih baik tentunya, di segala bidang. Namun, reformasi yang dilakukan adalah dengan reformasi yang sejalan dengan konsep peningkatan kinerja. Di sini, semua pihak dituntut untuk menjadi lebih produktif. Itu salah satu konsepnya.

Konsekuensi lain dari perubahan menjadi PTN badan hukum dan PTN BLU adalah perubahan jenis dosen, sistem rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan, sistem renumerasi dosen dan peneliti, pengelolaan penelitian dan sebagainya. Dosen dalam PTN badan hukum harus memiliki budaya kerja professional yang serupa dengan dosen – dosen di universitas yang lebih maju. Intinya, ketika merumuskan statuta, maka kita harus melakukan komparasi atau mengacu pada statuta di salah satu perguruan tinggi terkemuka di dunia. Hal ini akan memberi dampak yang baik. Di sini, PTN yang diberi opsi untuk memiliki badan hukum dipaksa untuk mengikuti standar global. Sudah siapkah kita semua? Waktu yang akan menjawabnya.